Surabaya, 20 November 2025 - Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan studi komparasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenhum) Provinsi Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan DPRD semakin tertata, memenuhi standar nasional, serta selaras dengan pedoman BPHN.
Dalam pertemuan tersebut, tim Sekretariat DPRD Bojonegoro mendapatkan berbagai arahan teknis terkait pemenuhan unsur penilaian JDIH. Pihak Kanwil menjelaskan bahwa konsultasi dapat dilakukan meskipun tanpa surat resmi, serta memberikan penjelasan mengenai penyusunan SOP, kelengkapan abstrak peraturan, hingga pengelolaan artikel hukum dengan sumber yang valid. Kanwil juga menegaskan pentingnya melengkapi abstrak untuk seluruh peraturan DPRD dan memastikan sumber artikel hukum dicatat dalam e-report.
Selain itu, Kanwil Kemenhum Jatim turut memberikan saran terkait penguatan inovasi dan publikasi JDIH. Sekretariat DPRD didorong memaksimalkan promosi melalui berbagai media, termasuk televisi dan videotron, serta menampilkan website JDIH dengan lebih jelas saat proses penilaian.
Studi komparasi ini juga membahas pentingnya kesiapan dokumen kelembagaan, seperti SK Tim Pengelola JDIH, serta kelengkapan administrasi lainnya termasuk surat permohonan pentes, pelaporan kegiatan bimtek, studi banding, dan konsultasi. Kanwil optimistis bahwa dengan melengkapi seluruh unsur tersebut, nilai JDIH DPRD Bojonegoro dapat meningkat secara signifikan.
Melalui kegiatan studi komparasi ini, Sekretariat DPRD Bojonegoro berharap dapat memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenhum Jatim serta meningkatkan kualitas layanan dokumentasi hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan JDIH yang informatif, inovatif, dan sesuai standar nasional.