Bojonegoro, 31 Agustus 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penetapan Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026 setelah melalui rangkaian pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan agenda penetapan Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026. Rangkaian acara diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai hasil pembahasan Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah laporan Badan Anggaran disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan anggaran daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan tersebut menandai tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna ditutup dengan sambutan Bupati Bojonegoro yang menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan dan kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui penetapan Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi anggaran secara optimal serta memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro.
